| Berita Ngetrend |

Allan Nairn, jurnalis senior yang sudah mengantongi penghargaan di dunia internasional karena berbagai karyanya, mem-posting tulisan di blog pribadinya, www.allannairn.org, pada 22 Juni 2014. Tulisan berjudul "Do I Have Guts," Prabowo Asked, "Am I Ready To Be Called A Fascist Dictator?", berisi wawancara Allan dengan Prabowo. Wawancara itu bersifat off the record. Namun, Allan mengaku, ia membuka dokumen wawancaranya dengan Prabowo pada Juni dan Juli 2001.

"Namun, karena saat ini Prabowo nyaris merebut kekuasaan, saya kembali memeriksa catatan-catatan wawancara saya. Saya jadi sadar bahwa apa yang ia katakan pada waktu itu menjadi relevan pada saat ini," kata Allan, dalam tulisannya.

Saat wawancara dilakukan, Allan tengah menyelidiki sejumlah kasus pembunuhan yang terjadi baru-baru itu. Prabowo, kata Allan, berbicara tentang fasisme, demokrasi, kebijakan membunuh dalam tubuh TNI/ABRI, serta hubungan antara dirinya dan Pentagon dan Intelijen Amerika yang sudah berlangsung lama dan tertutup. 

Menurut Allan, ia telah mencoba menghubungi Prabowo untuk meminta izin mengungkapkan komentar-komentarnya di muka publik. "Saya tidak mendapat balasan dan saya pun memutuskan untuk meneruskan rencana tersebut. Saya pikir kerugian yang saya hadapi ketika melanggar anonimitas yang saya janjikan ke Prabowo tidak sebanding dengan kerugian yang lebih besar jika rakyat Indonesia pergi ke tempat pemungutan suara tanpa mengetahui fakta-fakta penting yang selama ini tidak bisa mereka akses," kata Allan.

Berikut bagian tulisan Allan mengenai wawancaranya dengan Prabowo tentang Gus Dur.

Saat itu, dua tahun setelah Soeharto jatuh, Indonesia memiliki presiden sipil. 

Abdurrahman Wahid, dikenal sebagai Gus Dur, adalah seorang ulama yang secara hukum dinyatakan buta.

Militer Indonesia merongrong otoritas Presiden Gus Dur. Salah satu cara yang mereka tempuh adalah memfasilitasi serangan-serangan teror antar-etnis/agama di Maluku. Tiga minggu setelah pertemuan kedua saya dengan Prabowo, Gus Dur diberhentikan dan digulingkan dari kursi presiden. 

Kini Gus Dur sering kali dikenang dengan sukacita. Bahkan, kampanye Prabowo pun memanfaatkan rekaman video pembicaraan Gus Dur.  

Namun, dalam perbincangan tersebut, di hadapan saya Prabowo tak henti-hentinya mengecam Gus Dur dan demokrasi. 

"Indonesia belum siap untuk demokrasi," kata Prabowo. "Di negara kami ini masih ada kanibal, masih ada kerumunan yang bikin rusuh."  [“Indonesia is not ready for democracy,” Prabowo said. “We still have cannibals, there are violent mobs.”].

Indonesia perlu, lanjut Prabowo, "rezim otoriter yang jinak" [“a benign authoritarian regime”]. Ia mengatakan bahwa keragaman etnis dan agama adalah penghalang demokrasi.

Mengenai Gus Dur, Prabowo mengatakan: 

"Militer pun bahkan tunduk pada presiden buta! Bayangkan! Coba lihat dia, bikin malu saja!" [“The military even obeys a blind president! Imagine! Look at him, he’s embarrasing!”].

"Lihat Tony Blair, Bush, Putin. Mereka muda, ganteng—dan sekarang presiden kita buta!" [“Look at Tony Blair, Bush, Putin. Young, ganteng (handsome)--and we have a blind man!”].

Prabowo menginginkan sosok yang berbeda. 

Sumber Sahih : Kompas.com dan Allan Nairn

PENIRU Soekarno yang mana yang akan Anda pilih? Yang mengenakan peci hitam, seperti yang dulu dikenakan Soekarno atau yang ke mana-mana menggaungkan slogan-slogan Soekarno?

Inilah pilihan yang harus diambil oleh sekitar 160-an juta pemilih Indonesia pada pemilihan presiden tanggal 9 Juli nanti. Persaingan antara Prabowo Subianto dan Jokowi Widodo (Jokowi) adalah persaingan antara versi Soekarno yang satu dan versi Soekarno yang lain. Keduanya mengiklankan diri mereka masing-masing sebagai pelanjut sejati sang presiden pertama. Mengapa keduanya meniru perlambang dan ucapan dari seorang presiden yang telah lama meninggal dunia? Soeharto, jenderal Angkatan Darat yang menggulingkan Soekarno, selama 32 tahun kekuasaannya justru mendiskreditkan Soekarno sebagai peninggalan ‘Orde Lama.’ Mengapa hantu Soekarno masih juga bergentayangan di jagat politik Indonesia?

Prabowo, letnan jenderal pecatan dan spesialis operasi militer rahasia (black ops) itu, menyukai kesamaan-kesamaan visual Soekarno dan dirinya: mikrofonnya mirip mikrofon zaman tahun 1950-an yang sering terlihat pada foto-foto Soekarno; safari putihnya mirip dengan yang dikenakan Soekarno; latar-belakang pada foto-fotonya memuat gambar Soekarno. Manajer kampanyenya mengklaim bahwa Rumah Polonia, rumah besar yang kini mereka tempati sebagai markas, dulu pernah dihuni Soekarno. Padahal, rumah itu dulu ditempati salah satu istrinya, Yurike Sanger, dan Soekarno hanya datang ke sana sekali-sekali untuk mengunjungi sang istri.

Suasana tempo doeloe dalam deklarasi pencalonan Prabowo di Rumah Polonia ternyata memesona Amien Rais, pemimpin partai-partai pendukung, yang kemudian menyebut penampilan Prabowo, pria bertubuh tambun dan berpipi tembem itu, mirip penampilan Soekarno. Bagaikan pria tua yang mabuk di pesta pernikahan putrinya, Rais hadir menyaksikan anak-asuhnya, Hatta Rajasa, politisi di balik layar itu, maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) bagi Prabowo. Hatta dipilih karena dialah yang lebih banyak tahu tentang rahasia penguasa petahana ketimbang orang lain: dia menjabat menteri selama 13 tahun terakhir dan sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam empat tahun belakangan ini. Bahwa namanya sama dengan ko-proklamator Soekarno, Mohammad Hatta, adalah kebetulan yang menyenangkan. Para punggawa tim sukses Prabowo berharap mereka dapat memanfaatkan kebetulan ini dengan menggunakan gedung di mana Soekarno dan Hatta menulis naskah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai lokasi deklarasi. Tetapi mereka harus kecewa karena tempat itu adalah situs sejarah yang terlarang untuk kegiatan politik.

Upaya Prabowo menggunakan semangat Soekarno terasa aneh. Aneh karena Prabowo adalah anak ideologis dari Orde Barunya Soeharto dan anak biologis dari seorang musuh masyhur Soekarno. Ayahnya, pakar ekonomi jebolan Belanda, Soemitro Djojohadikoesoemo, berkolaborasi dengan CIA untuk menyabotase pemerintahan Soekarno dan mendirikan pemerintahan tandingan di Sumatera pada akhir dekade 1950an. Upaya itu gagal dan Soemitro dicap pengkhianat. Prabowo, yang lahir tahun 1951, menghabiskan sebagian masa kecil dan remajanya di luar negeri, termasuk Singapura dan Kuala Lumpur, mengikuti keluarganya dalam pengasingan, Soemitro baru kembali ke Indonesia pada tahun 1968, setelah Soekarno dilengserkan dari jabatannya dan dikenai tahanan rumah (di kediaman istrinya yang asal Jepang, Ratna Sari Dewi). Di Jakarta, di bawah pemerintahan Orde Barunya Soeharto, Soemitro diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan menjadi sosok panutan para ahli ekonomi lulusan Amerika Serikat yang dikenal sebagai ‘Mafia Berkeley’, yang turut merancang obral sumberdaya alam besar-besaran oleh rejim Orde Baru. Keluarga Prabowo menangguk rezeki besar dari kedekatan mereka dengan rejim Soeharto.

Yang dilihat Prabowo pada diri Soekarno adalah sosok pemimpin yang kuat dan karismatik. Dia mengagumi Soekarno yang berhasil mengatasi semua keragaman politik di Indonesia ketika itu dan memimpin dengan dekrit selama era Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Prabowo pernah berkata bahwa dia ingin menciptakan Demokrasi Terpimpin versi baru. Filosofi politik Prabowo sejak akhir tahun 1990-an, ketika dia mulai bersedia diwawancarai wartawan, hingga saat ini hanya berisi satu poin: bahwa Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat. Semua pidatonya dan literatur partainya menegaskan poin itu terus-menerus. Gerindra, sama seperti lambang Garuda (burung yang dikendarai Dewa Wisnu) yang digunakannya, tidak lebih dari kendaraan saja; yang dirancang hanya untuk membawa ‘sang dewa’ ke istana, sebuah surga dunia bagi para pemuja kekuasaan negara. Prabowo dan adik kandungnya yang triliuner mendirikan Gerindra untuk memuluskan jalan Prabowo menuju kursi presiden. Prabowo tidak termasuk orang yang mau bersusah-payah menyusun dan menegakkan hukum di Indonesia; dia belum pernah jadi anggota parlemen. Pengalaman dalam pemerintahan pun dia tak punya, kecuali, tentu saja, dengan militer, bisnis, dan bisnis militer (khususnya sebagai pedagang senjata internasional). Seluruh karir politik Prabowo tidak lebih dari sekadar perwujudan pengagungan dirinya sendiri.

Manifesto Gerindra menggambarkan sistem politik pasca-Soeharto sebagai ‘demokrasi liberal’ yang tidak sesuai dengan ‘kebudayaan nasional.’ Demokrasi elektoral dianggap tidak terpusat dan liar, yang menyebabkan lemahnya body politic dan menghambat tegaknya ‘kepemimpinan nasional yang kuat.’ Dalam benak Prabowo, semua hal tentang suatu negara – kualitas sistem ekonominya, kebudayaannya, dan citranya di mata dunia – bergantung pada ‘faktor kepemimpinan.’ Karena itu, solusi dari semua persoalan Indonesia adalah “kepemimpinan nasional yang kuat,” yang merujuk kepada diri Prabowo sendiri, sang ksatria yang menunggang kuda Lusitano senilai 300 ribu dolar AS.

Versi Prabowo tentang Führerprinzip tidaklah dapat dipersamakan dengan versi Soekarno tanpa melihat kembali konteks zamannya. Soekarno membangun sebuah cult dalam kepemimpinannya ketika Indonesia masih dalam krisis eksistensial: ketika itu, Konstituante sulit mencapai kata sepakat tentang prinsip dasar negara, di tengah desakan partai-partai politik Islam yang memaksakan Islam sebagai prinsip dasar; sejumlah kolonel Angkatan Darat di luar Jawa telah membentuk pemerintahan tandingan dengan bantuan ayah Prabowo dan Dulles bersaudara; para pendukung gerakan bersenjata untuk pendirian negara Islam berhasil meneror Jawa Barat, daerah yang amat dekat dengan ibukota Jakarta; negara memberlakukan hukum darurat militer; kabinet-kabinet hanya bertahan beberapa bulan saja. Dan sebagainya. Soekarno, sebagai produk pergerakan dan perjuangan kemerdekaaan, merepresentasikan dirinya sebagai ‘penyambung lidah rakyat’, suara rakyat, dan bukan tulang punggungnya atau élan vital. Dekrit 5 Juli 1959-nya adalah upaya terakhir Soekarno, dengan hasil yang tidak diinginkannya. Kebijakan otoriter ini sungguh bukanlah cita-cita Soekarno sejak dia mulai menjadi pemimpin politik pada tahun 1920-an, dengan cara apapun dia mengemasnya.

Prabowo mengecam ‘demokrasi liberal’ justru pada saat negara Indonesia tidak sedang menghadapi situasi darurat, ketika masih banyak yang bisa dilakukan untuk memperluas supremasi hukum dan hak-hak demokratis. Gagasannya masih sama seperti gagasannya ketika masih menjadi prajurit pelindung Soeharto. Menurut wartawan yang mewawancarainya pada tahun 1997: ‘Prabowo mengutip hasil penelitian akademik yang menyebutkan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat dipertahankan jika masyarakat memiliki GNP per kapita sekitar $2000 (GNP Indonesia saat itu $940). Sementara itu, katanya lagi, harus ada stabilitas untuk mencapai tingkat ekonomi yang memadai untuk kesejahteraan.’ Kita semua tahu bahwa hanya pembohong yang selalu berubah pikiran. Bagi Prabowo, GDP per kapita Indonesia saat ini yang sekitar $3,500, masih jauh dari memadai untuk menjalankan ‘demokrasi liberal.’

Prabowo mengisi pidato-pidatonya dengan retorika anti-imperialis yang populis, yang khas dalam tradisi politik Soekarnois. Dia mengecam privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara, deregulasi yang didorong IMF, serta politik uang di balik pemilihan umum di Indonesia. Dia menuduh perusahaan asing, pembuat kebijakan neoliberal, dan kleptokrat bersekongkol untuk mengeksploitasi kerja keras pekerja dan petani miskin di Indonesia. Rasanya sulit mendengar pernyataan seperti ini diutarakan oleh seorang kapitalis makmur seperti Praowo yang pernah lalai membayar gaji karyawannya sendiri. Gerindra tidak akan pernah ada jika bukan karena suntikan dana dari Hashim, saudara kandungnya, orang terkaya ke-32 di Indonesia menurut majalah Forbes. (Jika Prabowo jadi presiden, mudah diduga bahwa peringkat Hashim akan naik dengan cepat). Sikap aji mumpung Prabowo menggunakan retorika Soekarnois telah beberapa kali membuat Hashim jadi sorotan. Misalnya, karena janji Prabowo untuk menegaskan kembali kepemilikan negara atas sejumlah perusahaan asing tertentu, Hashim terpaksa harus memberikan pernyataan kepada para pemodal yang cemas dan meyakinkan mereka bahwa abangnya tidak akan mengulangi kebijakan nasionaliasi era Soekarno.

Demi akurasi sejarah, Prabowo seharusnya mengembangkan tema kampanyenya dalam wilayah nostalgia Soeharto. Prabowo ingin mengembalikan Indonesia kepada sejenis sistem pemilihan pra-rekayasa dan kepresidenan tanpa akuntabilitas seperti di era Soeharto. Masalahnya, Soeharto tidak memiliki satu hal yang diperlukannya untuk memenangkan pemilihan, yaitu citra seorang orator yang menggetarkan dan karismatik yang dengan penuh tenaga menggentarkan lawan-lawannya dan mampu menggalang ‘massa.’ Persepsi publik tentang Soeharto – sebagai administrator yang non-ideologis, pendiam, dan tenang – sesungguhnya dirancang sebagai antitesis dari persepsi publik tentang Soekarno. Apa yang dilakukan Prabowo saat ini adalah menghidupkan makhluk mutan dengan jiwa Soekarno yang liar namun romantis ke dalam jasad Soehartoisme yang telah lama membusuk.

Jika Prabowo meniru Soekarno untuk melegitimasi politik personalistik dan penuh kenangan masa lalu, maka Jokowi meniru Soekarno untuk melegitimasi agenda politik di kutubnya sendiri. Jokowi, pilihan putri biologis Seokarno, Megawati (yang beribukan seorang istri lain Soekarno, Fatmawati), untuk menjadi calon presiden partainya, adalah representasi dari upaya membebaskan diri dari politik aji-mumpung. Sebagai Walikota Solo (2005-2012) dan Gubernur Jakarta (2012-2014), Jokowi menindak tegas praktik sogok dan korupsi di kalangan pegawai negeri sipil. Uang rakyat yang berhasil dihemat lalu dibelanjakan untuk kepentingan orang banyak. Kemajuan yang dicapainya hanya dalam dua tahun menangani permasalahan Jakarta, seperti banjir, kemacetan lalu lintas, kurangnya lahan hijau, dan kesehatan masyarakat yang buruk, sungguh mengesankan, terutama jika dibandingkan dengan pasifnya gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya. Jokowi berkali-kali menegaskan bahwa pemerintah memiliki dana yang cukup untuk mendanai poyek-proyek kesejahteraan rakyat, asalkan dana itu tidak diselewengkan ke kantong pribadi. Dia menunjukkan apa yang bisa dicapai jika pejabat publik benar-benar melayani publik.

Berbeda dengan Soekarno dan Prabowo, Jokowi berpembawaan sederhana. Pidato-pidatonya, yang efektif dan terus terang, tidak berlebihan. Untuk slogan kampanyenya, dia meminjam formula Soekarno tentang Trisakti – tiga sakti. Sakti menyiratkan pengertian kekuatan yang luar biasa atau suci. Dalam pidatonya pada tahun 1963, Soekarno mengajak bangsa Indonesia untuk ‘berdiri di kaki sendiri’ dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Ketika itu, Soekarno berusaha membela keganjilan-keganjilan Demokrasi Terpimpinnya. Jokowi tidak berhasrat kembali kepada bentuk otoriterianisme seperti itu. Penafsirannya tentang Trisakti bersifat generik dan diabstraksikan dari konteks aslinya. Bagi Jokowi, yang pada awal tahun 2012 menyebutnya sebagai prinsip penuntunnya, Trisakti memiliki makna praktis. Misalnya, dalam bidang ekonomi, Trisakti berarti penekanan akan pentingnya produksi domestik untuk konsumsi domestik, pengurangan importasi beras dan gula besar-besaran yang sesungguhnya dapat dengan mudah dihasilkan di dalam negeri. Trisakti juga berarti memperoleh penghasilan lebih besar dari pertambangan dan sumur-sumur minyak yang selama ini hanya memperkaya korporasi-korporasi asing dan segelintir oligark lokal, seperti Aburizal Bakri, ketua Partai Golkar yang telah berkoalisi dengan Prabowo.

Komitmen Jokowi pada supremasi hukum berarti bahwa dia harus mengatasi pengaruh Demokrasi Terpimpin Soekarno dan Orde Baru Soeharto yang begitu berurat-akar. Berbeda dari setiap calon presiden sejak pemilihan umum pertama pasca-Soeharto pada tahun 1999, Jokowi dengan serius mengemukakan pentingnya meningkatkan apa yang disebut oleh para ahli ilmu sosial sebagai kapasitas negara – kemampuan untuk mengumpulkan pajak dan membelanjakan uang pajak untuk kemaslahatan umum – dan tidak hanya memindah-tempatkan politisi petualang kekuasaan yang itu-itu juga. Diberitakan bahwa Prabowo telah menjanjikan sejumlah kementerian tertentu kepada Golkar dan PKS, dua dari beberapa partai pendukungnya. Praktik ini sudah lazim: partai-partai koalisi yang memenangkan pemilihan presiden memperoleh jabatan kementerian sebagai imbalan. Di Indonesia, memperoleh jabatan seperti itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi banyak politisi, bahkan ada yang sampai menangis. Para menteri ini lantas bertindak tanpa ampun memeras semua uang yang bisa mereka peroleh dari kementerian-kementerian mereka. Jika Jokowi jadi presiden, keadaan seperti ini bisa jadi akan berubah. Dia telah menegaskan bahwa partai-partai pendukungnya tidak akan memperoleh jatah menteri.

Pernyataan ‘visi dan misi’ Jokowi tertuang dalam sebuah dokumen rinci setebal 42 halaman, sangat berbeda dari milik Prabowo yang hanya 9 halaman dan berisi pernyataan tertulis yang asal jadi. Dokumen milik Jokowi memang mengandung sejumlah pernyataan klise, namun di dalamnya terdapat gagasan konkrit dan pemikiran yang dirumuskan dengan matang. Dalam uraian tentang makna Trisakti, pernyataan Jokowi berisi sembilan prioritas bagi pemerintahannya jika kelak terpilih. Secara tersirat menyinggung kembali sembilan hal yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya yang berjudul Nawaksara pada bulan Juni 1966, di mana Soekarno membela dirinya atas tuduhan-tuduhan dari Soeharto yang baru berkuasa, Jokowi memberi nama kesembilan prioritasnya itu Sembilan Cita-cita (Nawacita). Salah satunya berbunyi ‘Menegakkan hak asasi manusia dan menyelesaikan secara adil kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.’ Jokowi menyebut secara spesifik ‘Tragedi 1965’ dan kasus yang menjadi tanggungjawab Prabowo, yaitu hilangnya aktivis politik pada tahun 1998 (hal. 27).

Dalam hal meniru Soekarno, sulit membedakan Jokowi dan Prabowo. Tapi ini sesuatu yang tak terhindarkan. Soekarno adalah tokoh yang mudah berubah dan unik. Mengadopsi populisme sayap-kiri Soekarno di satu sisi, Jokowi malah menolak (syukurlah) kecenderungan Soekarno yang otoriter. Sementara itu, Prabowo mengadopsi kecenderungan otoriter Soekarno dan pada saat yang sama berbual dengan retorika populisme sayap-kiri. Jika Jokowi mengutamakan supremasi hukum, maka Prabowo justru menampilkan dirinya sebagai Il Duce. Bahwa kedua calon presiden ini menekankan kesetiaan mereka pada Soekarno menunjukkan betapa kuat pengaruh Soekarno pada imajinasi rakyat tentang kekuasaan negara.

Soekarno mencoba memanunggalkan seluruh bangsa Indonesia ke dalam dirinya dan percaya pada gagasan konyol bahwa dia sendirian mampu menyatukan semua unsur bangsa yang berbeda-beda. Setiap tahun, pada peringatan hari kemerdekaan, Soekarno berdiri di belakang puluhan mikrofon untuk menyampaikan pidato yang panjang yang menguraikan dari mana bangsa ini berasal, di mana bangsa berada saat ini, dan ke mana arah bangsa nanti. Berbeda dengan pidato ‘state of the union’ seorang Presiden Amerika Serikat, pidato Soekarno membahas makna keberadaan bangsa Indonesia. Pidatonya disiarkan melalui radio pemerintah dan banyak orang Indonesia yang dengan patuh mendengarkannya bersama-sama di suatu tempat. Soekarno pernah menyatakan bahwa pidato-pidatonya (monolognya) lewat radio itu sesungguhnya merupakan percakapan dua arah antara ‘Soekarno Sang Pemimpin’ dan ‘Soekarno Sang Rakyat.’

Dalam The King’s Two Bodies (1957), Ernst Kantorowicz berkisah tentang raja-raja Eropa di abad pertengahan yang konon memiliki tubuh yang fana dan jasad yang abadi. Sebagai perwujudan dari negara secara keseluruhan, tubuh sang raja adalah ‘body politic.’ Konsep kekuasaan raja semacam ini hanya dapat dipahami dengan mempertimbangkan gagasan politik dan, pada saat yang sama, menyetujui gagasan teologis. Indonesia, sama seperti negara-negara lain dewasa ini, memiliki teologinya sendiri, menyibukkan dirinya dengan gagasan tentang imortalitas, yang suci, dan yang luhur. Kita belum juga melampaui negeri-negeri abad pertengahan dalam kisah tersebut, yang hanya dibesar-besarkan dalam berbagai bentuk berbeda. Menurut argumen Benedict Anderson, nasionalisme di Indonesia lebih mudah dipahami sebagai agama daripada sebagai ideologi.

Karena peran pentingnya dalam memformulasikan ideologi negara yang permanen, yaitu Pancasila, memproklamasikan kemerdekaan, yang merupakan peristiwa puncak nan abadi (sekali merdeka, tetap merdeka), dan memimpin Indonesia sebagai presiden pertama (dan pernah dinobatkan sebagai ‘presiden seumur hidup’ ), Soekarno tampaknya ditakdirkan untuk tetap berkuasa sebagai corpus mysticum yang lestari dari body politic Indonesia.

Soekarno telah lama berpulang. Panjang umurlah Soekarno.***

Penulis adalah professor dan sejarahwan di University of British Columbia di Vancouver, Kanada.

©Terjemahan bebas oleh Chairil Anwar Korompot

Makassar, 7 Juni 2014

http://indoprogress.com/2014/06/dua-tubuh-soekarno/

Nama resmi kelompok Boko Haram sebenarnya dalam bahasa Arab adalah Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad yang artinya "Orang yang Teguh Menyebarkan Ajaran Rasul dan Jihad".

LAGOS, Jaringnews.com - Boko Haram merilis sebuah video baru pada Senin ini. Isi video tersebut berisi sebuah klaim yang menunjukkan para siswi Nigeria hilang. Pemimpin kelompok itu, Abubakar Shekau, berbicara di video selama 17 menit sebelum menunjukkan gadis-gadis dalam pakaian Muslim dan berdoa di lokasi pedesaan yang dirahasiakan.

Sebanyak 276 anak perempuan diculik pada 14 April lalu dari kota timur laut Chibok, di negara bagian Borno, yang memiliki komunitas Kristen yang cukup besar. Sebanyak 223 anak masih hilang .

Rekaman itu menunjukkan sekitar 130 perempuan dengan jilbab warna hitam dan abu-abu duduk di semak belukar dekat pohon, membaca bab pertama dari kitab suci umat Islam Alquran dan memegang telapak tangan mereka ke atas untuk berdoa.

Tiga dari gadis-gadis yang diwawancarai, dua mengatakan mereka Kristen dan telah masuk menjadi Muslim. Sebagian besar dari kelompok itu duduk dan gadis-gadis itu tampak tenang dan seorang gadis lagi mengatakan bahwa mereka tidak dirugikan.

Tidak ada indikasi kapan video itu diambil, meskipun kualitasnya lebih baik dari pada kesempatan sebelumnya dan pada satu titik seorang pria bersenjata terlihat dalam gambar dengan kamera video genggam.

Boko Haram telah melancarkan pemberontakan yang semakin mematikan di utara dengan menyerang sekolah yang mengajarkan kurikulum Barat, gereja-gereja dan target pemerintah.

Warga sipil terus menanggung beban kekerasan baru-baru ini. Lebih dari 1.500 tewas tahun ini, sementara puluhan ribu orang lainnya mengungsi setelah rumah dan tempat bisnis mereka dihancurkan

dipaksa jihad seks www.merdeka.com

Pemerintah Nigeria telah dikritik karena kurangnya respon langsung terhadap penculikan, tetapi telah dipaksa untuk bertindak setelah Shekau mengancam akan menjual gadis-gadis itu sebagai budak.

Presiden Goodluck Jonathan pun telah menerima bantuan dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China dan Israel. Mereka  telah mengirim tim ahli untuk membantu dalam upaya pencarian.

Dalam video tersebut, Shekau muncul di depan sebuah backdrop hijau dengan mengenakan seragam tempur dan membawa senjata otomatis.

Berbicara di Hausa dan Arab, ia menyatakan kembali klaimnya bahwa gadis-gadis telah masuk Islam.

"Kami memang membebaskan mereka. Sesungguhnya Kami telah membebaskan mereka. Apakah Anda tahu bagaimana kami telah membebaskan mereka? Gadis-gadis ini telah menjadi Muslim," katanya.

(Deb / Deb)

Sumber :

jaringnews

bbc indonesia

Melacak Tim Mawar

27 May 2014

Made Supriatma

 Harian Indoprogress

Ke manakah para perwira yang dulu terlibat dalam penculikan aktivis?

Apakah mereka masih memiliki karier militer setelah menjadi terpidana?

Apakah mereka masih terkait dengan gerakan politik mantan komandan mereka, Prabowo Subianto?

KONTROVERSI tentang Tim Mawar seakan tidak pernah lekang. Nama tim dari Kopassus yang melakukan penculikan para aktivis tahun 1997-1998 ini kembali mencuat terutama karena dikaitkan dengan sosok Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus yang kini menjadi calon kuat dalam pemilihan presiden RI. Prabowo adalah garis depan dan pusat dari kontroversi ini. Lawan-lawan politiknya menuduh bahwa dialah yang memerintahkan penculikan itu. Namun, Prabowo dan apparatchicks-nya di Partai Gerindra, dengan keras membantah hal tersebut. Mereka berusaha membangun ‘narasi’ bahwa mantan menantu Suharto itu tidak bersalah karena dia hanya menjalankan perintah atasannya.

Menariknya, di sisi lain, komandan tim penculik yang menjadi tersangka, mengaku di depan sidang pengadilan bahwa penculikan itu adalah inisiatif pribadinya. Komandan itu, Mayor Inf. Bambang Kristiono, dihukum 22 bulan penjara dan dipecat dari dinas militer. Bambang Kristiono juga mengaku bahwa timnya hanya menculik sembilan aktivis dan semua aktivis itu sudah dibebaskan. Ada tiga belas orang aktivis lain yang hilang sampai saat ini. Baik Prabowo Subianto maupun Tim Mawar, menolak bertanggung jawab atas nasib ketiga belas orang yang hilang ini. Cerita yang berkembang, ada ‘tim’ lain yang ikut menculik. Hingga saat ini, tidak ada kejelasan soal tiga belas yang hilang tersebut.

Para pelaku penculikan sudah diadili di pengadilan militer dan dihukum. Selama proses peradilan, terlihat banyak sekali kejanggalan selain juga tidak transparan. Awalnya, masyarakat diberitahu bahwa lima perwira dihukum dan dipecat dari dinas militer, sementara sisanya hanya dihukum dan tidak dipecat dari dinas militer. Namun, sekitar tahun 2006, masyarakat dikejutkan karena beberapa perwira yang diberitakan telah dipecat ini justru menjadi komandan Kodim (komando distrik militer) di beberapa daerah di Jawa dan di Ambon, Maluku. Kemudian, diketahui bahwa para perwira ini telah mengajukan banding atas keputusan pengadilan tingkat pertama. Di tingkat Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti), hakim memutuskan menambah hukuman tetapi tidak memecat mereka dari dinas militer, kecuali untuk Mayor Inf. Bambang Kristiono yang tetap dihukum 22 bulan penjara.1

Hampir tujuh belas tahun kemudian, ke manakah perwira-perwira Kopassus itu? Apakah karier militer mereka berhenti karena telah tercela melakukan suatu tindak pidana? Apakah mereka masih menjalin hubungan dengan bekas-bekas komandan mereka, terutama dengan Prabowo Subianto?

Penyelidikan mendalam atas beberapa perwira yang terlibat langsung dalam kasus penculikan itu menemukan fakta bahwa sebagian besar dari perwira-perwira ini menjalani karier militer dengan normal. Bahkan, beberapa di antara mereka memiliki karier yang menanjak di atas rata-rata dibandingkan rekan-rekan satu angkatannya di Akmil (akademi militer). Sementara, untuk perwira yang lebih senior, seperti Mayjen TNI (Pur) Muchdi Purwoprandjono-yang saat penculikan terbongkar menjabat sebagai Danjen Kopassus dan dicopot dari jabatannya-juga tidak mengalami hambatan berarti, baik dalam karier militernya maupun dalam kehidupan sipilnya setelah pensiun dari dinas militer. Demikian juga dengan Kol. Inf. Chairawan Kadarsyah Nusyirwan yang saat itu menjabat sebagai Komandan Grup-4 Kopassus. Dia memang diberhentikan dari kedudukan sebagai komandan Grup -4. tetapi dia kemudian berhasil menyelesaikan karier militernya dengan pangkat Mayor Jenderal.

Tulisan ini akan dimulai dengan pembahasan tentang satuan tugas intelijen, yang oleh masyarakat dikenal dengan nama ‘Tim Mawar’ itu. Apakah sebenarnya Tim Mawar itu? Pertanyaan yang lebih penting: apakah ia benar-benar ada? Ada beberapa pihak yang meragukan bahwa tim ini sungguh pernah ada. Kemungkinannya adalah tim ini dinamakan ex post facto (setelah kejadian) dan ada lebih banyak perwira dan prajurit yang terlibat, tetapi tidak tersentuh oleh hukum.

Kemudian, kita akan membahas masing-masing perwira yang terlibat dalam kasus penculikan ini. Perjalanan karier mereka akan diteliti secara saksama. Ke mana mereka sesudah menjalani ‘hukuman’2 hingga saat ini? Tidak semua perwira-perwira ini bisa dilacak. Perwira-perwira yang bertugas di dunia intelijen terbukti lebih sulit untuk dilacak.

Penyelidikan untuk tulisan ini sebagian besar dilakukan lewat pencarian berita di media massa. Ada juga beberapa informan yang dihubungi baik lewat telepon maupun e-mail. Seluruh informan menolak diidentifikasikan karena mengkhawatirkan keselamatan mereka. Kekhawatiran itu menjadi bukti bahwa Indonesia masih merupakan wilayah berbahaya untuk melakukan kerja jurnalistik investigatif.

Tim Mawar: Apakah Sungguh Ada?

Hingga saat ini tidak ada yang tahu pasti apa itu Tim Mawar. Sebenarnya, keberadaan tim ini di luar kebiasaan operasi Kopassus. Berbagai studi militer Indonesia menunjukkan bahwa satuan Kopassus, yakni Grup-3 Sandi Yudha, mengemban fungsi sebagai intelijen tempur. Biasanya, dalam operasi, satuan intelijen Kopasssus diorganisasikan di dalam Satuan Tugas (Satgas). Satgas yang umum dikenal adalah Satgas Tribuana, yang pernah beroperasi di Timor Timur, Aceh dan Papua.3 Dari Satgas ini kemudian dibentuk satuan-satuan taktis (sattis) yang menangani satu tugas khusus seperti mengawasi satu kelompok, satu wilayah, melakukan penggalangan, atau inflitrasi.

Tidak terlalu jelas apakah ketika itu Tim Mawar adalah salah satu sattis di bawah komando Grup-4/Sandi Yudha. Di pengadilan militer, komandan Tim Mawar, Mayor Inf. Bambang Kristiono mengaku membentuk tim untuk melakukan penculikan atas inisiatif pribadi. Sulit untuk dimengerti bahwa satuan taktis dengan pola operasi dalam skala ini dan dilakukan di Markas Kopassus, Cijantung, dilakukan atas inisiatif seorang perwira menengah tanpa sepengetahuan atasannya.

Namun, ada hal-hal yang menarik dari Tim Mawar. Beberapa sumber yang dihubungi untuk tulisan ini mengatakan bahwa mereka sempat melihat beberapa perwira yang terlibat dalam penculikan 1998 perna bertugas di Dili, Timor-Timur, sebelum Pemilu 1997 dan pemilihan presiden 1998. Mereka tahu bahwa perwira-perwira tersebut adalah perwira-perwira Kopassus. Yang juga diketahui adalah beberapa perwira ini berkantor di kantor SGI.4

Sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat Timor-Timur bahwa penculikan dan penghilangan paksa merupakan metode kerja intelijen Indonesia di sana. Mungkinkah para perwira yang terlibat dalam penculikan ini sengaja ditarik dari tempat tugasnya di Timor-Timur, lalu ditugaskan di Jakarta? Jika benar ini adalah sebuah sattis di bawah Kopassus, pertanyaannya adalah: siapa yang membentuk? Kepada siapa tim ini bertanggungjawab? Bagaimana aliran komandonya?

Pertanyaan kedua yang sama pentingnya adalah seberapa besarkah tim ini? Yang kita ketahui dari proses peradilan adalah bahwa hanya ada delapan perwira pertama dan tiga bintara yang terlibat dalam penculikan. Komposisi terlihat sangat janggal mengingat banyaknya perwira dan sedikitnya prajurit yang terlibat. Ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa sebenarnya jumlah anggota tim ini sebenarnya lebih besar daripada yang diungkap di pengadilan.

Terlalu banyak misteri yang meliputi tim ini. Namun, satu hal yang jelas, pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan dan perbuatan yang dilakukan tim ini tidak pernah dijawab dengan jelas.

Perwira-Perwira Terkait

Seperti yang kita ketahui, beberapa perwira yang terkait dengan Tim Mawar sudah menjalani hukuman. Mereka yang menanggung hukuman paling berat adalah para perwira pertama. Sementara, di level perwira tinggi dan menengah, hukuman maksimal yang dijatuhkan adalah pemberhentian dari dinas militer, ini dilakukan terhadap Prabowo Subianto. Atasan langsung dari tim penculik-Muchdi Pr. Dan Chairawan-hanya dibebaskan dari jabatannya. Muchdi Pr. dibebaskan dari jabatannya sebagai Komandan Jendral (Danjen) Kopassus dan Chairawan dibebastugaskan dari jabatannya sebagai komandan Grup-4/Sandi Yudha. Sementara itu, pelaku langsung di lapangan, Mayor Inf. Bambang Kristiono, dihukum dua puluh dua bulan penjara dan dipecat dari dinas militer.

Selain Prabowo Subianto, yang saat ini menjadi calon presiden RI 2014-2019, ke manakah perwira-perwira itu sekarang?

1. Muchdi Purwopranjono(Akmil 1970)

Muchdi menamatkan kariernya dengan pangkat mayor Jenderal. Lulusan Akmil 1970 ini kembali ke dunia intelijen setelah diberhentikan sebagai komandan Kopassus. Muchdi dikenal sebagai Direktur V Badan Intelijen Nasional (BIN) yang membawahi keamanan dalam negeri. Pada masa jabatan itulah, Muchdi kembali terkenal karena diduga mendalangi pembunuhan aktivis HAM Munir bin Thalib. Muchdi sempat ditahan, tetapi lewat proses pengadilan yang sangat kontroversial, dia dibebaskan dari semua tuduhan.5

Bersama Prabowo Subianto, Muchdi terlibat dalam mendirikan partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), pada tahun 2006. Namun, dia meninggalkan Gerindra pada awal 2012, lalu memilih bergabung dengan PPP. Langkahnya meninggalkan Gerindra ini mengejutkan banyak pihak, karena tidak terlihat adanya konflik atau perselisihan antara Muchdi dengan Prabowo. Spekulasi yang menguar di banyak orang adalah Muchdi meninggalkan Gerindra agar dapat ‘menggarap PPP’ guna kepentingan Prabowo di dalam pemilihan presiden 2014.6 Muchdi juga bermanuver agar bisa duduk sebagai ketua umum PPP, tetapi gagal. Di dalam PPP sendiri, sebenarnya juga sudah ada Kivlan Zen, yang menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad semasa Prabowo menjadi Pangkostrad. Kivlan juga dikenal sebagai loyalis Prabowo.

Selain di PPP, Muchdi juga aktif di Muhammadiyah. Pada saat Muktamar Muhammadiyah 2010, ia berusaha untuk duduk dalam susunan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Namun dia gagal lagi. Di dalam Muhammadiyah, Muchdi menjadi ketua organisasi silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Dia bergabung dengan organisasi ini sejak 1963, sebelum terjun ke dunia militer. Menariknya, Tapak Suci juga bergabung di dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), yang di dalamnya memuat Prabowo Subianto sebagai anggotanya. Keterlibatan Muchdi di dalam organisasi-organisasi Islam membuat orang menduga bahwa dia sebenarnya adalah ‘kaki Prabowo’ di dalam ormas-ormas Islam.

Selain aktif sebagai politisi, Muchdi juga menjadi komisaris perusahaan kehutanan, yakni PT. Rizki Kacida Reana. Perusahan ini memiliki beberapa konsesi hutan sebesar kurang lebih tiga puluh ribu hektare di beberapa wilayah di Kalimantan Timur.7 Perusahan ini dimiliki oleh Epi S. Daskian yang sekaligus menjadi CEO. Muchdi dan Epi S. Daskian sama-sama duduk dalam organisasi alumni PII (Pelajar Islam Indonesia).8

2. Chairawan Kadarsyah Nusyirwan (Akmil 1980)

Ketika kasus penculikan pecah ke permukaan, Kol. Inf. Chairawan menjabat sebagai komandan Grup-4/ Sandi Yudha Kopassus. Akibatnya, Chairawan dicopot dari kedudukannya sebagai komandan. Dia ‘diparkir’ di Mabes AD, namun itu tidak berlangsung lama. Dia kemudian menjadi perwira di Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Chairawan besar di lingkungan Kopassus, khususnya Sandi Yudha. Sandi Yudha adalah bagian dari Kopassus yang bertugas untuk mengumpulkan data intelijen tempur (combat-intelligence). Namun, dalam pelaksanaannya, Sandi Yudha juga melakukan tugas-tugas penggalangan (mobilization) dan perang urat-syaraf (psychological warfare). Narasumber yang diwawancarai untuk tulisan ini menginformasikan bahwa Chairawan bertugas sebagai komandan SGI (Satuan Gugus Intelijen) di Timor Timur, sebelum dia menjadi Komandan Grup-4. Sebagai komandan SGI, dia mengendalikan semua operasi intelijen Kopassus di wilayah itu. Namun, sebagaimana yang terjadi dalam operasi-operasi militer di Indonesia, Kopassus memiliki keistimewaan sebagai pasukan elite. Mereka kerap beroperasi sendiri tanpa pengetahuan dan kendali dari komandan-komandan militer tingkat lokal. Itulah yang membuat SGI, kadang-kadang, melakukan tindakan tanpa sepengetahuan komandan lokal.

Di BAIS, Chairawan banyak menangani Aceh. Pada tahun 2004, dia terlihat mendampingi delegasi Uni Eropa yang memantau gencatan senjata antara Republik Indonesia dan pihak Gerakan Aceh Merdeka.9 Namanya muncul lagi ke permukaan ketika diangkat menjadi komandan Korem 011/Lilawangsa, yang dijabatnya lebih dari setahun (30 Januari 2005 hingga 29 Mei 2006. Setelah itu, Chairawan kemudian mendapat promosi ke pangkat Brigadir Jenderal dan dipindah menjadi Kepala Pos Wilayah (Kaposwil) Badan Intelijen Nasional di Aceh.10 Jabatan sebagai orang intelijen nomor satu di Aceh dipegangnya kira-kira selama dua tahun sebelum dia dimutasi ke Mabes TNI. Namanya muncul kembali dalam pusaran perpindahan jabatan di TNI pada bulan Mei 2010. Kali ini ia diangkat menjadi Kepala Dinas Jasmani TNI-AD (Kadisjasad). Karier selanjutnya ia menjabat sebagai staf ahli BIN.11 Chairawan pensiun dengan pangkat mayor jenderal.

Segera setelah pensiun, Chairawan menjabat sebagai Komisaris PT Cowell Development Tbk, sebuah perusahan pengembang (real estate) yang dimiliki publik dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). PT Cowell banyak membangun perumahan di pinggiran Jakarta, Tangerang, dan saat ini melebarkan sayap hingga ke Kalimantan Timur.12

Tidak terlalu sulit diduga ke mana orientasi politik Chairawan disalurkan sesudah pensiun dari tentara. Tanpa menunggu terlalu lama, ia bergabung ke Gerindra dan langsung diangkat menjadi anggota Dewan Pembina partai.13 Dia juga menjadi ketua dewan pembina sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bernama Solidaritas Rakyat Peduli Indonesia (Sorpindo).14 Dalam kampanye Pemilihan Umum legislatif 2014, Chairawan sangat aktif berkampanye untuk Gerindra di daerah yang telah lama menjadi spesialisasinya, Aceh.

3. Bambang Kristiono (Akmil 1985)

Bambang Kristiono adalah bekas komandan Batalion 42, Grup-4/Sandi Yudha Kopassus pada 1998. Dia juga salah satu komandan ‘Tim Mawar.’ Setidaknya, itulah yang diakuinya di depan pengadilan militer. Kristiono mengambilalih semua tanggung jawab penculikan aktivis, dan dengan demikian, ia membebaskan semua komandan yang waktu itu menjadi atasannya dari tuntutan hukum. Bambang Kristiono menanggung beban ini sendirian. Dia satu-satunya yang dipecat dari kesatuan militer ditambah hukuman penjara selama dua puluh dua bulan.

Seandainya Bambang Kristiono tidak terlibat dalam penculikan itu, dia mungkin sudah menjadi jenderal. Rekan-rekan seangkatannya, yang juga berkarier di Kopasus, seperti Doni Munardo dan (alm.) I Made Agra Sudiantara, saat ini sudah menyandang pangkat Mayor Jenderal. Saat ini Mayjen Doni Munardo kini adalah Komandan Pasukan Pengawal Presiden (Paspamres) dan alm. Mayjen I Made Agra Sudiantara sebelum meninggal menjabat sebagai komandan Pusat Persenjataan Infantri (Pussenif).

Setelah dipecat, hidup Bambang Kristiono tergantung pada belas kasihan Prabowo Subianto. Dia diberi pekerjaan sebagai direktur utama PT Tribuana Antar Nusa.15 Awalnya Perusahan ini adalah milik Yayasan Kobame (Korps Baret Merah) yang didirikan pada tahun 1993.16 Kini, ia menjadi anak perusahan dari Nusantara Energy Group milik Prabowo Subianto, yang bergerak di bidang transportasi. Perusahan ini memiliki kapal feri yang melayani penyeberangan Merak-Bakauheni dan melayani jasa transportasi untuk pengeboran minyak.

Bambang Kristiono juga bekerja sebagai operator politik Prabowo. Dialah yang menghubungi Pius Lustrilanang, seorang korban penculikan Tim Mawar , lalu mengajaknya bergabung ke Gerindra.17 Pada 2009, Bambang juga aktif dalam tim kampanye Megawati-Prabowo. Saat itu, dia bertugas sebagai tim kunjungan dan penyelenggara event.

4. Fausani Syahrial Multhazar18 [Akmil 1988]

Dalam kasus penculikan, Multhazar mengaku sebagai wakil komandan Tim Mawar. Pangkatnya saat itu adalah kapten. Beberapa korban penculikan mengenalinya dengan nama samaran ‘Bobby.’ Pada persidangan di Mahkamah Militer, dia dijatuhi hukuman 22 bulan penjara, lalu dipecat dari dinas militer. Namun di tingkat banding, keputusan ini diubah menjadi 36 bulan penjara tanpa pemecatan dari dinas militer.

Karier militer Multhazar pun berlangsung normal. Namanya tertera pada daftar siswa yang mengikuti Dikreg Seskoad (Pendidikan Reguler di Sekolah Staf dan Komando TNI-AD) pada tahun 2003. Pada saat mengikuti pendidikan ini dia sudah menyandang pangkat mayor. Tidak diketahui ke mana dia setelah mengikuti pendidikan ini. Namun, namanya kembali menghiasi media media saat menjabat sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0719/Jepara (24 Juli 2006–Mei 2008).

Setelah dua tahun menjabat sebagai Dandim, Multhazar dipindahkan menjadi Kasrem 173/Prajavirabraja di Biak. Tidak diketahui berapa lama dia menjabat sebagai Kasrem (paling lama biasanya dua tahun) dan ke mana dia setelah lepas dari jabatan itu. Posisinya yang terakhir adalah sebagai Kepala Bagian Pengamanan Biro Umum Setjen Kemhan,19 dengan pangkat kolonel.

5. Drs. Nugroho Sulistyo Budi (Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, angkatan 1985)

Di antara semua perwira yang terlibat dalam kasus penculikan aktivis, Nugroho Sulistyo Budi barangkali adalah figur yang paling menarik. Dia adalah satu-satunya perwira yang bukan tamatan Akademi Militer (Akmil). Ia belajar ilmu politik di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1985 dan lulus tahun 1990.20 Tidak diketahui apakah Nugroho masuk dinas militer selama menjalani pendidikan di UGM atau setelah lulus kuliah. 21 Juga tidak diketahui bagaimana dia masuk ke dalam Kopassus dengan perjalanan karier yang boleh dibilang mengesankan.22 Beberapa narasumber yang dihubungi untuk penulisan artikel ini mengatakan cukup terkejut ketika mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah perwira militer, dan terlebih lagi perwira Kopassus yang terkait dengan kasus penculikan aktivis. Sebagian mengenangnya sebagai penari Jawa yang handal. Sementara yang lain mengenangnya sebagai ‘Michael Jackson-nya Fisipol’ karena rambutnya yang ikal dan kulitnya yang gelap. Dia memang sangat mirip dengan Michael Jackson, raja musik pop itu.

Beberapa tahun setelah tamat dari UGM, Nugroho terlihat sebagai perwira SGI di Timor Timur. Beberapa orang yang mengenalnya mengatakan bahwa dia ‘sangat berubah’ ketika bertugas di Timor Timur. Organisasi-organisasi dan pengamat HAM memang mencatat bahwa sejak tahun 1991, khususnya sejak peristiwa Santa Cruz, militer Indonesia memakai metode penculikan dan penyiksaan untuk mengontrol gerakan aktivis-aktivis kemerdekaan Timor Timur.23

Seperti halnya perwira-perwira lain yang terlibat penculikan, Nugroho pun mengajukan banding atas hukuman yang dijatuhkan krpadanya. Akhirnya, ia dihukum 36 bulan penjara tanpa pemecatan. Tidak ada catatan ke mana dia setelah menjalani hukuman. Kemungkinan dia tetap berada di Kopassus. Namanya muncul kembali sebagai lulusan Seskoad (Sekolah Staff dan Komando TNI-AD) tahun 2005. Ini berarti dia telah mulai pendidikan setahun sebelumnya. Setelah pendidikan di Seskoad, Nugroho agaknya kembali bertugas sebagai staf intelijen di Kopassus. Namanya muncul sebagi peserta pada Asean Regional Forum (ARF) Conference on Terrorist Use of Internet, di Bali 6-8 November 2008, dan saat itu diketahui kalau dia sudah berpangkat letnan kolonel.

Karier Nugroho semakin menanjak ketika dia diangkat menjadi Komandan Kodim 0733-BS Semarang (4 Sept. 2009 – April 2011). Sekali pun kadang-kadang menjadi sorotan karena masa lalunya, Nugroho dikategorikan berhasil dalam menjalani jabatan sebagai Dandim.24 Setelah menjadi Dandim, Nugroho dikabarkan bertugas di Badan Intelijen Negara (BIN), lalu pangkatnya pun naik satu tingkat menjadi kolonel.25

6. Yulius Selvanus[Akmil 1988]

Di antara semua anggota Tim Mawar, Yuliuslah yang mungkin paling misterius. Selepas menjalani ‘hukuman’, dia kembali ke Kopassus. Pada 2002, ada yang menyaksikan dia berada di Pusdik (Pusat Pendidikan) Kopassus di Batujajar dengan pangkat mayor.26 Tidak diketahui ke mana kariernya beranjak setelah itu. Hanya saja, pada 2004 dia menamatkan pendidikan di Seskoad. Tidak ada informasi apakah setelah itu Yulius masuk ke jalur territorial sebagaimana lazimnya perwira TNI-AD yang lulus dari Seskoad. Namanya kembali muncul pada 2009 sebagai Wakil Komandan Grup-1 Kopassus di Serang.27 Diduga, Yulius Selvanus sekarang bertugas di sebagai perwira di BAIS dengan pangkat kolonel.28

7. Untung Budiharto[Akmil 1988]

Berkebalikan dengan Yulius, karier Untung Budiharto terlihat paling transparan di antara semua perwira yang terlibat penculikan. Sebuah berita kecil yang dimuat oleh media online Detik.com29 menyatakan bahwa Untung sudah menjalani penuh hukumannya 32 bulan di penjara.30 Hal itu dinyatakan oleh Kepala Penerangan Kodam XVI Pattimura, Mayor Sukrianto Puluhulawan yang menyampaikan cerita versi Untung kepada wartawan. Saat wawancara itu diberikan (16 Mei 2007), Untung memang sedang bertugas di lingkungan Kodam XVI Pattimura, sebagai Kepala Staf Korem 151/Binaiya di Ambon. “Selama Sembilan bulan saya ditahan di Puspom, sisanya di Cimahi, Jawa Barat,” tutur Untung, seperti diceritakan kepada Kapendam XVI Pattimura. Usai menjalani hukuman, Untung Budiharto yang ketika itu masih berpangkat Kapten, langsung dipindahkan ke Ambon. Dia ditempatkan sebagai komandan intel Kodam XVI Pattimura. Itu terjadi pada tahun 2003.31 Pada tahun 2004, Untung diberi tugas baru sebagai Komandan Batalion 733/Masariku dengan pangkat Mayor.

Karier Untung melesat bak meteor selepas dia menjalani hukuman ‘penjara.’ Namun, cerita menjadi agak membingungkan ketika fakta lain muncul. Untung Budiharto tercatat dalam daftar lulusan Seskoad pada tahun 2002.32 Jika Untung mulai ditahan pada bulan Februari 1999, dijatuhi hukuman dua bulan kemudian, maka dengan hukuman 30 bulan, kemungkinan dia bebas dari penjara adalah pada Agustus 2001. Maka, sangat mengherankan karena hanya dalam waktu lima bulan kemudian dia sudah menjadi perwira siswa Seskoad.33

Dari komandan batalion, Untung meningkat menjadi komandan Kodim 1504/Pulau Ambon dan pulau-pulau Lease yang berkedudukan di Kota Ambon. Jabatan ini diembannya selama kurang dari dua tahun (2005-2006). Pada 2007, dia menjadi kepala staf Korem 151/Binaiya, juga di kKota Ambon. Karier selanjutnya untuk Untung adalah kembali ke basis semula, Kopassus.

Pada Juni 2009, dia diangkat menjadi asisten perencanaan (Asren) Kopassus.34 Jabatan ini diembannya hanya selama sembilan bulan. Pada Maret 2010, dia kembali dimutasi menjadi dosen di Seskoad. Jabatan selanjutnya adalah sebagai Pamen Ahli Kopassus Golongan IV Bidang Taktik Parakomando, sebagai staf pengajar di Pusat Pendidikan Kopassus di Batujajar. 35 Bulan April 2012, Untung Budiharto kembali dipindah menjadi komandan Resimen Induk (Rindam) Kodam IV/Diponegoro. Tugas dari Rindam adalah mendidik warga negara biasa yang ingin menjadi prajurit-prajurit TNI. Pada saat ini, pangkatnya sudah naik menjadi kolonel. Saat ini, Kol. Inf Untung Budiharto menjabat sebagai komandan Korem 045/Garuda Jaya36 yang berkedudukan di Provinsi Bangka dan Belitung.

Perjalanan karier Untung Budiharto tampaknya mulus-mulus saja. Jenjang kepangkatan yang dia capai saat ini sejajar dengan jenjang kepangkatan rekan-rekan satu angkatan di Akmil 1988 (a). Pada tahun ini, beberapa lulusan angkatan tersebut diperkirakan akan masuk ke jenjang bintang satu (brigadir jenderal). Hanya satu langkah lagi bagi Untung untuk menjadi jenderal.

8. Dadang Hendra Yuda (Akmil 1988)

Kapten Inf. Dadang Hendra Yudha menjabat sebagai Komandan Detasemen III Batalion 42 Kopassus pada waktu penculikan itu terjadi. Dalam pengadilan banding, Dadang dikenakan hukuman satu tahun empat bulan (enam belas bulan) atas keterlibatannya dalam penculikan itu.

Beberapa bulan setelah bebas dari hukuman pidana itu, Dadang segera masuk ke Seskoad. Dia tamat Seskoad pada 2001 dan pangkatnya saat itu adalah mayor. Dengan demikian, lagi-lagi, kita dihadapkan pada teka-teki, mengapa perwira yang sudah terbukti melakukan tindak kriminal dan diputus oleh pengadilan, bisa dengan cepat mendapat kenaikan pangkat, bahkan diijinkan untuk melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan karier militernya?

Tidak banyak yang kita ketahui ke mana Dadang setelah selesai menjalani pendidikan di Seskoad. Namun, namanya kembali menghiasi media massa pada tahun 2007, ketika didapati dia menjadi Komandan Kodim 0801/Pacitan, Jawa Timur, dengan pangkat Letkol. Dadang dua kali menjabat sebagai Dandim. Pada Juli 2008, dia dipindah menjadi Dandim Kodim 0813/Bojonegoro.37

Setelah menjadi Komandan Kodim (Dandim), Dadang diangkat menjadi Kepala Staff Brigade Infantri 16/Wira Yudha [Kas Brigif 16/Wira Yudha].38 Posisi Dadang terakhir yang terlacak adalah sebagai Kasubdit Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) [2014].39 Di posisi ini, ia sudah menyandang pangkat kolonel.40

9. Djaka Budi Utama [Akmil 1990]

Dalam proses banding hukuman atas keterlibatannya dalam penculikan, Djaka Budi Utama tetap dihukum satu tahun empat bulan. Tidak diketahui dimana dia bertugas setelah menjalani hukuman. Lama menghilang, pada tahun 2007 namanya muncul kembali sebagai Komandan Batalion 115/Macan Leuser di Aceh Selatan. Batalion ini didirikan pada tanggal 6 Desember 2004. Djaka Budi Utama adalah Komandan Batalion yang pertama dan menjabat cukup lama hingga diganti pada 29 Juni 2007.41

Djaka Budi Utama menyelesaikan pendidikan di Seskoad pada tahun 2004. Kemungkinan dia langsung menjadi komandan batalion selepas pendidikan itu. Kariernya semakin menanjak dengan jabatan baru sebagai Komandan Kodim 0908/Bontang, Kalimantan Timur. Dia menduduki jabatan strategis di kota kaya minyak ini hingga 27 Juli 2011. Pangkatnya pun naik menjadi letnan kolonel.

Pada 31 Juli 2012, Letkol Inf. Djaka Budi Utama diangkat menjadi Asisten Intelijen Kasdam Kodam Iskandar Muda, Nangroe Aceh Darrusalam. Jabatan ini membawanya kembali ke Aceh, tempat dia lama bertugas.42 Dia dimutasi dari jabatan Asintel pada 26 Maret 2014,43 hanya sebulan menjelang pemilihan legislatif dan empat bulan menjelang pemilihan presiden. Tidak diketahui dimana selanjutnya dia bertugas.

10. Fauka Noor Farid [Akmil 1992]

Fauka adalah perwira termuda dari semua perwira yang terlibat dalam kasus penculikan. Namun, seperti halnya dengan Yulius Selvanus, tidak banyak data tentang dirinya yang muncul ke permukaan. Tidak diketahui ke mana dia setelah ditahan. Namanya muncul di media pada tahun 2005 saat menjadi Komandan Detasemen Pemukul Satu Raider di Aceh.44 Saat itu, Fauka sudah berpangkat mayor.

Juga tidak diketahui apakah Fauka pernah menjadi perwira siswa di Seskoad. Namanya tidak ada dalam daftar lulusan alumni Seskoad. Dia juga tidak terlihat pernah menjadi komandan di satuan-satuan teritorial TNI-AD. Namun, sedikit keterangan tentang dirinya muncul dalam satu putusan Mahkamah Agung RI. Dalam keputusan atas perkara kepemilikan senjata api secara illegal yang melibatkan tertuduh yang bernama Harmonis Siaga Putra, Fauka diajukan sebagai saksi di pengadilan. Terdakwa, yang adalah seorang politisi lokal di Kotabumi, Lampung, memiliki senjata api, tetapi tidak memiliki surat ijin yang sah, yang dikeluarkan oleh kepolisian. Namun, ternyata terdakwa memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh BAIS dan ditandatangani oleh Letkol. Inf. Fauka Noor Said. Dari putusan pengadilan itu, diketahui bahwa Fauka pernah menjabat sebagai Dan Sus Pa Intel BAIS (2009 – Agustus 2011) dan setelahnya menjabat sebagai Kepala Kelompok Khusus (Kopaksus) BAIS (Agustus 2011 – ?).45

Setelah itu, Fauka seolah lenyap ditelan bumi. Namun, diam-diam, dia muncul kembali sebagai orang sipil. Namanya tertera sebagai Juru Kampanye Nasional Partai Gerindra untuk Pemilu 2014 dalam daftar juru kampanye yang disahkan oleh KPU.46 Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPP Partai Gerindra, Ondy A. Saputra, yang dihubungi untuk kepentingan tulisan ini membenarkan bahwa Fauka memang anggota Gerindra dan menjadi juru kampanye nasional partai itu. Menurut Ondy, Fauka sudah ‘pensiun’ dari dinas militer sejak dua tahun lalu.47

Karier, The Aceh Connection, dan Prabowo Subianto

Apa yang bisa kita simpulkan dari perjalanan karir militer para perwira-perwira ini? Paling tidak, ada empat hal yang bisa ditarik dari perjalanan karier mereka.

1. Hukuman pidana tidak berpengaruh terhadap karier dalam militer

Tujuh orang perwira yang dihukum karena penculikan ini ternyata tidak mengalami gangguan berarti dalam mengembangkan karier militernya. Beberapa dari mereka memiliki karier militer yang sangat maju dan laju kenaikan pangkatnya di atas rata-rata kawan-kawan seangkatannya. Taruhlah, misalnya, karier militer Kol. Inf. Untung Budiharto. Dia menjalani karier militer yang sangat lengkap: sebagai komandan batalyon, komandan territorial (Dandim dan sekarang Danrem), menjadi perwira staff (Asren Kopassus), dan menjadi pengajar di Seskoad serta di Kopassus. Dalam tradisi militer Indonesia, mutasi dan promosi yang ditapak oleh Untung Budiharto adalah jalur mutasi dan promosi ke jenjang jenderal. Tidak mengherankan jika Untung kemudian akan muncul di jajaran elite TNI-AD.

Empat perwira yang lulus dari angkatan 1988 (Multhazar, Untung, Yulius, dan Dadang) semuanya menyandang pangkat kolonel. Bahkan Drs. Nugroho Sulistyo Budi, yang masuk dari luar jalur Akmil, juga sudah menyandang pangkat kolonel. Yang lebih penting lagi, mereka adalah kolonel-kolonel senior yang masih jauh dari usia pensiun.48 Mereka tinggal selangkah lagi akan memasuki jenjang jenderal.49

Apakah cepatnya laju karir militer para perwira ini adalah sesuatu yang wajar di dalam militer Indonesia? Agaknya tidak. Ini adalah sebuah kekecualian. Perwira-perwira yang pernah dihukum karena melakukan tindak kriminal biasanya langsung ‘masuk kotak.’ Karirnya tidak akan berkembang, lalu dia dipindah ke pos-pos yang tidak penting. Namun, ada perwira-perwira yang sekalipun dijatuhi hukuman kriminal berdasarkan hukum militer tetap mendapatkan promosi karena dianggap sedang ‘menjalankan tugas negara.’

Hal ini terjadi tidak dalam kasus penculikan saja. Para perwira yang dipidana karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap tokoh adat Papua Theys Hiyo Eluay pada 2001, ternyata terus mendapatkan promosi jabatan. Letkol . Inf. Hartomo (Akmil 1986), yang pada saat itu menjabat sebagai komandan Satgas Tribuana, sekarang sudah menyandang pangkat brigadir jenderal dan saat ini menjabat sebagai Komandan Pusat Intel Angkatan Darat (Danpusintelad). Hartomo adalah salah satu dari dua orang pertama di angkatannya yang mencapai pangkat Brigjen. Perwira lainnya adalah Bigjen TNI Hinsa Siburian, lulusan terbaik Akmil 1986, yang sekarang menjabat sebagai Kasdam Kodam XVII/Cendrawasih. Terdakwa lain, Mayor TNI Donny Hutabarat (Akmil 1990), sempat menjabat sebagai Komandan Kodim 0201/BS di Medan, dan sekarang menjabat sebagai Waasintel Kasdam Kodam I/Bukit Barisan. Donny Hutabarat dipromosikan menjadi Waasintel ketika Mayjen TNI Lodewijk Paulus, mantan Danjen Kopassus, menjabat sebangai Pangdam I/Bukit Barisan. Sementara, Kapten Inf. Agus Supriyanto (Akmil 1991), yang juga terlibat dalam pembunuhan itu, sempat menduduki jabatan sebagai komandan Batalion 303/Kostrad. Perwira terakhir yang terlibat dalam pembunuhan Theys adalah Lettu Inf. Rionardo (Akmil 1994). Sekarang dia diketahui menjabat sebagai Paban II Srenad di Mabes TNI-AD.

Semua kecenderungan ini memperlihatkan impunitas para perwira TNI dalam perkara-perkara kriminal yang melibatkan tugasnya sebagai militer. Persepsi yang berkembang di dalam TNI, semua kejahatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari ‘tugas negara’ dan penyelewengan dari tugas tidak dengan serta merta menjadikan perwira-perwira itu tidak cakap sebagai militer. 50

Tidak ada yang lebih tepat menggambarkan kecenderungan sikap TNI terhadap perwira-perwiranya yang secara terang-terangan melanggar HAM, ketimbang sikap mantan KSAD Jendral Ryamizard Ryacudu. Jendral yang pernah santer disebut akan menjadi calon wakil presiden untuk Jokowi ini, ketika menanggapi hukuman terhadap anggota TNI yang membunuh Theys, dengan gamblang mengatakan bahwa mereka adalah ‘pahlawan.’51

Penyelidikan secara mendalam terhadap perjalanan karir perwira-perwira ini juga mengungkapkan bahwa hukuman pidana yang mereka terima adalah bagian dari karir militer mereka. Dengan mudah mereka mendapat promosi setelah hukuman itu habis masanya.

2. Karir Intelijen

Menjadi prajurit Sandi Yudha sama artinya dengan menjadi intelijen. Kenyataannya adalah semua perwira yang terlibat penculikan ini adalah perwira-perwira intelijen. Pertanyaannya adalah: layakkah mereka terus diberi kepercayaan untuk terus berkarya di dunia intelijen, yang dalam konteks Indonesia, sangat sulit pertanggungjawabannya itu?’ Empat dari delapan perwira yang terlibat dalam penculikan (Yulius, Nugroho, Dadang, dan Fauka) terus bergelut dalam dunia intelijen.

Kasus pembunuhan Munir mengajarkan bahwa dinas intelijen bisa dengan gampang digunakan untuk kepentingan pribadi. Memang tidak mungkin untuk mengharapkan transparansi dari dunia intelijen, tetapi bagaimana pun juga dunia intelijen itu haruslah accountable (bisa dipertanggungjawabkan). Bisakah diharapkan accountability dari perwira-perwira yang sudah terbukti dipengadilan melakukan tindakan-tindakan pidana yang tercela?

Kalau pun tujuannya adalah memberikan ‘kesempatan kedua’ untuk perwira-perwira ini, tidakkah lebih baik mereka diberikan tempat pada institusi-institusi yang transparan untuk publik?

3. The Aceh Connection?

Hal yang juga menarik untuk diamati, sebagian besar perwira-perwira yang terkait dengan penculikan ini juga memiliki karier yang terkait dengan Aceh. Chairawan menangani Aceh saat dia di BAIS, menjadi Danrem di sana, kemudian menjabat sebagai Kaposwil BIN. Perwira lain yang juga berkarier di Aceh adalah Djaka Budi Utama, yang mulai sebagai Komandan Batalion dan terakhir menjabat sebagai Asisten Intelijen Kodam Iskandar Muda. Fauka Noor Farid juga pernah bertugas di Aceh sebagai komandan pasukan detasemen pemukul (Denkul). Mengingat gejolak di Aceh sebelum perjanjian Helsinki, besar kemungkinan perwira-perwira yang lain juga bertugas di Aceh.

Bagi tiga orang ini, Aceh tentu bukan medan yang asing. Yang kemudian menarik untuk diperhatikan adalah bahwa partai lokal yang berkuasa di Aceh, Partai Aceh, dalam pemilihan umum legislatif 2014 memilih berkoalisi dengan Gerindra. Chairawan pun aktif berkampanye di Aceh.[53] Djaka Budi Utama, bekas anak buah Chairawan di Grup-4/Sandi Yudha bahkan menjabat Asintel Kodam dan hanya diganti sebulan sebelum pemilihan umum legislatif. Kedua orang ini pastilah sangat mengetahui situasi sosial politik serta konfigurasi kekuasaan di Aceh. Adakah orang-orang ini juga membantu terbangunnya koalisi aneh antara Partai Aceh dan Gerindra? Mungkin sejarah yang akan lebih mampu menjawab pertanyaan ini.

4. Patronase Prabowo?

Umumnya, ikatan antara komandan dengan anak buah sangat erat, sekalipun diikat oleh tali komando yang ketat. Mereka mengalami suka duka bersama di medan pertempuran. Namun, untuk konteks Indonesia, hubungan komandan dan anak buah bisa meningkat menjadi hubungan patronase. Komandan menjadi jalur untuk promosi ke jenjang kepangkatan lebih tinggi atau mutasi ke tempat-tenpat yang prestisius. Komandan juga menjamin kehidupan anak buahnya secara ekonomis.

Prabowo menjadi tipikal seorang komandan yang juga seorang patron. Sebagai menantu presiden, dia jelas memiliki jalur ke lingkaran paling elite di negeri ini. Dia juga memiliki akses ke sumber ekonomi yang nyaris tak terbatas. Yayasan Kobame (Korps Baret Merah) mencapai puncak kejayaannya ketika Prabowo masih di dalam Kopassus. Yayasan itu boleh jadi sudah bubar, tetapi beberapa perusahan di bawah Kobame akhirnya diambilalih oleh Prabowo. Dia ‘menghidupi’ beberapa mantan prajurit dan perwira Kopassus.

Kesetiaan bekas anak buah Prabowo juga tidak diragukan. Muchdi Pr. mendirikan Gerindra bersama Prabowo. Meskipun ia keluar, diragukan bahwa Muchdi sebenarnya berseberangan dengan Prabowo, adik kelas yang kemudian menjadi patronnya itu. Chairawan langsung bergabung dengan Prabowo begitu pensiun dari dinas tentara. Demikian juga dengan Bambang Triono. Dan terakhir, Fauka Noor Farid juga bergabung dengan partai politik bikinan Prabowo, Gerindra.

Kita tidak tahu apakah perwira-perwira yang masih berdinas aktif masih menjaga hubungan dengan Prabowo. Mungkin juga tidak. Namun, melihat postur Prabowo saat ini dalam politik Indonesia, tidak terlalu mengherankan juga kalau mereka–dan juga perwira-perwira lain yang pernah menjadi anak buahnya–masih menjaga hubungan dengan Prabowo, sekalipun tidak secara formal.

Akhirnya …

Seperti yang dikatakan di atas, semua hal yang kita ketahui dari para perwira yang pernah melakukan penculikan ini memunculkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Namun, ada satu hal yang tegas dan jelas, yakni para perwira ini masih bisa menikmati karier militer yang sangat bagus sekalipun telah melakukan perbuatan pidana yang tercela.***

Penulis adalah peneliti masalah-masalah politik militer dan jurnalis lepas (freelance). Tulisannya pernah muncul di Prisma, Jurnal Indonesia, dan Inside Indonesia.

————–

1Kapten Inf. Fausani Syahrial Multhazar (Wadan Tim Mawar) diubah hukuman dari dua pulub bulan penjara serta dipecat menjadi tiga tahun penjara saja; Kapten Inf. Nugroho Sulistyo, Kapten Inf. Yulius Stevanus, Kapten Inf Untung Budi Harto diubah hukuman dari dua puluh bulan penjara dan dipecat menjadi dua tahun sepuluh bulan penjara; Kapten Inf. Dadang Hendra Yuda dan Kapten Inf. Djaka Budi Utama tetap dihukum enam belas bulan penjara; Kapten Inf. Fauka Noor Farid juga tetap dihukum satu tahun penjara.

2‘Hukuman’ di sini sengaja ditulis dengan tanda kutip karena melihat semua proses peradilan dan pelaksanaan hukuman yang tidak transparan. Ditambah lagi, para pelaku dan korps mereka–dalam hal ini Kopassus dan pihak militer Indonesia–tidak pernah secara sungguh-sungguh dan terbuka menyesali tindakan para prajurit ini. Di persidangan tingkat pertama tampak bahwa pelaku-pelaku penculikan ini percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Kondisi psikologis yang sangat mirip juga terjadi pada kasus penembakan tahanan sipil di Yogyakarta tahun 2013, yang terkenal dengan ‘kasus Cebongan’ itu. Para prajurit Kopassus, sekalipun terbukti melakukan pembunuhan, tetap merasa diri tidak bersalah dan pembunuhan itu dilakukan dalam skema ‘memberantas premanisme.’

3Satgas Tribuana juga terlibat dalam peluluhlantakkan Timor Timur setelah referendum. Ini terungkap dari pengadilan Ad Hoc atas Dansatgas Tribuana Kopassus, Letkol Yayat Sudrajat. Selain nama Tribuana, satgas-satgas ini juga kadang diberi nama lain seperti Satgas Jaring Merah I dan II yang beroperasi di Aceh dan terkenal dengan kebrutalannya. Di Papua, ada juga Satgas Maleo. Sudah menjadi rahasia umum bahwa operasi-operasi Kopassus kadang dilakukan tanpa koordinasi dengan komandan-komandan lokal. Ketka terjadi peristiwa yang menimbulkan krisis seperti pada pembunuhan pemimpin Papua Theis Hiyo Eluay tahun 2001, Pangdam setempat tidak mengetahuinya. Dengan demikian, menjadi masuk akal bila personel dari apa yang dikenal sebagai Tim Mawar ditarik dari Timor Timur tanpa pengetahuan Komandan Korem setempat atau Panglima Komando Operasi (Pangkolaops) yang ada pada waktu itu.

4SGI adakah singkatan Satuan Gabungan Intelijen, yang secara teoritis merupakan gabungan intelijen ketiga angkatan AD, AL, dan AU. Dominasi Kopassus sangat kental di dalam SGI. Kadang, sulit dibedakan antara SGI dan Kopassus karena perannya yang sangat dominan itu. Di Dili, pada masa pendudukan Indonesia, kantor SGI di daerah Colmera dan Farol terkenal sebagai tempat yang amat ditakuti.

5Nama Muchdi sempat disebut dalam kabel diplomatik AS yang dibocorkan dalam WikiLeaks. Yang menarik, kabel itu memuat perbincangan antara DepPol/C [seksi politik dari Kedubes AS di Jakarta] dengan Bambang Hendarso Danuri yang memeriksa Muchdi. Danuri dikabarkan mengatakan, ‘Muchdi punya kepribadian yang memungkinkan dia melakukan pelanggaran HAM tanpa dia merasa bersalah.’ https://www.wikileaks.org/plusd/cables/08JAKARTA1761_a.html

6Lihat: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/11/04/14/ljniq3-agenda-tersembunyi-muchdi-pr-di-ppp Dugaan ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa PPP merupakan partai yang paling awal menyatakan dukungan terhadap Gerindra dan Prabowo. Ketua PPP Suryadhrama Ali hadir dan berpidato di dalam pembukaan kampanye Gerindra. PPP juga partai pertama yang menyatakan ingin berkoalisi dengan Gerindra. Dalam perjalanannya, pernyataan koalisi ini ditarik kembali karena ‘pemberontakan’ beberapa pengurus DPP PPP. Namun pada akhirnya, PPP secara resmi memutuskan berkoalisi dengan Gerindra dalam mengusung pencapresan Prabowo Subianto.

7http://www.dephut.go.id/uploads/apl/4c._PT_._RKR_MAL_.pdf

8Dalam kepengurusan Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia 2011-2015, Muchdi duduk sebagai salah satu wakil ketua. Wakil ketua yang lain adalah KH Cholil Ridwan. Sementara Epi S. Daskian duduk sebagai ketua bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan. Ketua organisasi ini adalah mantan ketua umum PAN, Soetrisno Bachir. Lihat http://www.alumnipii.org/pengurus/pusat/dewanpengurus

9Lihat Davies

10http://www.tni.mil.id/view-2609-mutasi+jabatan+di+jajaran+tni.html

11Biografi singkat Chairawan muncul pada laporan tahunan PT Cowell Indonesia, lihat “Laporan Tahunan 2012”.

12Proyek-proyek perumahan PT Cowell, antara lain, Melati Mas Residence, Serpong Park, dan Serpong Terrace, semuanya berlokasi di Serpong; Westmark (apartemen di Tanjung Duren, Grogol, Jakarta Barat); La Verde, kompleks perumahan di Central Business District (CBD) Serpong, Tangerang Selatan dan terakhir perumahan Borneo Paradiso di Balikpapan. Cowell juga aktif membuat bank tanah dengan pemilikan tanah tersebar di Tangerang, Cikarang, hingga ke Balikpapan. Mengapa sebuah perusahan swasta yang sudah go public mendudukkan seorang jenderal dengan reputasi buruk dalam bidang HAM sebagai komisaris? Seorang pemerhati masalah militer mengatakan bahwa ini mungkin terjadi karena perusahan ini harus berurusan dengan banyak pembebasan tanah. Di dalam negara yang kepastian hukumnya sangat lemah, banyak kasus pembebasan tanah dilakukan dengan kekerasan. Seorang jenderal dengan latar belakang intelijen dan memiliki jaringan yang luas di kalangan preman diperlukan untuk menghadapi kasus-kasus pertanahan.

13Prabowo Subianto adalah ketua Dewan Pembina Gerindra.

14Sorpindo dideklarasikan pada 27 Oktober 2013. Ketuanya adalah Adi Sempani, seorang pengusaha pertambangan. Sekalipun tidak pernah dinyatakan secara terbuka, tetapi dari tingkah lakunya, ormas ini jelas memiliki afiliasi politik ke Gerindra. Deklarasi ormas ini dapat dilihat di: http://politik.rmol.co/read/2013/10/27/130903/Ormas-Sorpindo-Dideklarasikan-

15Nama Tribuana ini juga menarik karena ini adalah juga nama Satgas yang kerap dipakai Kopassus.

16Lihat Damien Kingsbury, Power Politics and The Indonesian Military, London: Routledge, 2003, pp. 203-204

17http://www.tempo.co/read/news/2013/10/28/078525228/Taktik-Pius-Mendekati-Prabowo-Subianto/1/2

18Kadang namanya ditulis sebagai Fauzambi Syahrul Multazhar

19http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=387

20http://www.alumni.ugm.ac.id/simponi/?page=adir_prf&niu=51791&inc=inc_fot

21Dalam beberapa wawancara, beberapa sumber mengungkap kemungkinan bahwa yang bersangkutan sudah bergabung dengan menjadi militer semasa masih kuliah. Memang, saat itu ABRI (ketika TNI masih digabung dengan Polri) memiliki program militer sukarela (Milsuk).

22Dia meraih pangkat kapten hanya delapan tahun setelah lulus dari UGM. Ini terhitung sama dengan atau bahkan lebih cepat dari perwira yang lulus dari Akmil. Perjalanan karier Nugroho selanjutnya hampir sama dengan perwira-perwira lulusan Akmil.

23Seperti misalnya, laporan Amnesty International yang memuat secara berkala pengumuman orang hilang, selalu memberikan ‘background information’ akan adanya penghilangan dan penyiksaan yang terpola ini. Lihat misalnya laporan ini: http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1995/07/03/0002.html

24Sebuah video yang menggambarkan kepemimpinannya sebagai Dandim bahkan diunggah ke Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=wcdbHS3mqxU

25Wawancara online, 2 Mei 2014

26http://archive.kaskus.co.id/thread/13592350/0

27http://lists.topica.com/lists/indonesia-act@igc.topica.com/read/message.html%3Fsort%3Dd%26mid%3D813755600

28Wawancara per telpon, 12 Mei 2014. Hingga saat ini belum bisa dilakukan konfirmasi atas kedudukan Yulius Selvanus ini.

29http://news.detik.com/read/2007/05/16/163255/781714/10/letkol-untung-tidak-dipecat-sudah-dihukum-32-bulan-penjara?nd992203605

30Hukuman di tingkat banding untuk Kapten Inf. Untung Budiharto sebenarnya adalah dua tahun enam bulan (30 bulan) penjara tanpa pemecatan.

31Konflik masih membara di Ambon pada tahun 2003. Sekalipun sudah tidak berbentuk perang terbuka seperti dua tahun sebelumnya, konflik telah berubah menjadi tindakan-tindakan terorisme dalam bentuk pengeboman. Ketika itu, Kopassus menerjunkan satuan intelijennya di Ambon. Kemungkinan yang diterjunkan adalah Satuan Taktis (Sattis) intelijen. Satuan ini bermarkas di gedung Kejaksaan dan dipimpin oleh (saat itu) Mayor Inf. Imam Santosa (Akmil 1990). Ketika Untung masuk ke Ambon, dia sebenarnya sudah menyandang pangkat Mayor dan baru saja lulus dari Seskoad. Dengan demikian, pada saat itu (2003), dunia intelijen di Ambon dikuasai oleh Kopassus.

32Lama pendidikan di Seskoad adalah 43 minggu (kurang lebih sepuluh bulan tiga minggu; menjadi setahun penuh jika dihitung dengan liburan).

33Belajar di Seskoad adalah keniscayaan bagi perwira TNI-AD yang ingin karirnya meningkat hingga ke tingkat perwira tinggi (jenderal). Sebagai gambaran, tingkat keseriusan yang dibutuhkan oleh seorang perwira TNI untuk bisa lolos seleksi masuk Seskoad, lihat tulisan di blog ini: http://seskoad2seskoad.blogspot.com/2009/03/strategi-dan-kiat-belajar-dalam-rangka.html

34http://beritahankam.blogspot.com/2010/03/kopassus-mutasi-sejumlah-perwira.html

35http://nasional.kompas.com/read/2012/04/08/14431347/Dan.Grup2.Kopassus.Dipegang.Perwira.Akmil.90

36Korem ini adalah Korem baru di lingkungan Kodam Sriwijaya. Ia didirikan pada tahun 2010 dan wilayahnya meliputi Kepulauan Bangka dan Belitung. http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/01/kolonel-untung-budhiarto-danrem-045-garuda-jaya

37Lihat, “Letkol Inf Dadang Hendrayudha gantikan Letkol Inf Kup Yanto” pada http://sertijab.wordpress.com/2012/05/26/sertijab-juli-2008/

38Brigif ini diresmikan oleh KASAD Jenderal TNI Djoko Santoso pada 12 April 2007 di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Brigif 16/Wira Yudha bermarkas di Desa Gunung Klotok, Kediri. Dan Brigif pertama Kolonel Inf Erwin Rustiawan dan Kasbrigif dijabat Letkol Inf Dadang Hendra Yudha.

39http://paskhas.mil.id/en/berita/yonko-469-paskhas-mengikuti-latgab-penanggulangan-teror

40Posisi ini diduduki oleh Dadang dalam waktu cukup lama. Namanya sudah muncul di berita koran dalam posisi ini pada pertengahan tahun 2012. Lihat, Investor Daily, “Solo Jadi Kantong Jaringan Terorisme.” 21 Juni 2012.

41Dia adalah Danyon pertama dari batalyon yang berlokasi di Pasie Raja, Aceh Selatan ini, lihat: http://web.tni.mil.id/view-6045-danyon-115macan-leuser-diserahterimakan.html

42http://dwigatta.blogspot.com/2012/11/sertijab-24-31-julii-2012.html#more

43http://militernews.com/2014/03/pangdam-pimpin-sertijab-dua-pejabat-kodam-iskandar-muda/

44http://www.tempo.co/read/news/2005/06/01/05561883/Kontak-Senjata-TNI-GAM-di-Ujung-Pancu

45Lihat salinan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 384/Pid.Sus/2011/PN.KB.

46http://kpu.go.id/dmdocuments/1932014_06_JURKAM%20GERINDRA.pdf

47Fauka sebenarnya masih sangat jauh dari usia pensiun. Ada kemungkinan dia mengundurkan diri dari anggota TNI atau dipecat. Tidak ada keterangan tentang soal ini.

48Menurut PP Nomor 39 Tahun 2010, batas usia pensiun untuk seorang perwira adalah 58 tahun. Perwira-perwira ini kemungkinan berusia rata-rata antara 48-50 tahun. Mereka masih jauh dari usia pensiun dan punya kesempatan berkarier yang lebih luas.

49Sepanjang pengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada Akmil angkatan 1988 (a dan b) yang menyandang pangkat jenderal.

50Self-perception yang juga merupakan bentuk dari impunitas juga muncul dalam pembunuhan brutal oleh prajurit-prajurit Kopassus terhadap empat tahanan di penjara Cebongan di Yogyakarta. Pembunuhan ini mendapat pembenaran dengan pembingkaian (framing) bahwa apa yang lakukan adalah bagian dari ‘pemberantasan preman.’

51Ryamizard mengatakan, ”Hukum mengatakan mereka bersalah. Okelah dia dihukum. Tetapi bagi saya dia pahlawan.” http://www.tempo.co/read/news/2003/04/23/05511050/Jenderal-Ryamizard-Pembunuh-Theys-Hiyo-Eluay-Adalah-Pahlawan

52Lihat misalnya, “Gerindra: Dua juta hektar sawah dan Rp 1 milyar per desa.” http://acehterkini.com/gerindra-2-juta-hektar-sawah-dan-rp1-miliar-per-desa/#.U37XnXbiiSo